Situasi Gizi Indonesia Membaik Meski Perkembangan Pangan Di Asia Pasifik Buruk

Selasa, 02 April 2019, 22:55 WIB | Laporan: Diki Trianto

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Arifin Rudiyanto/Net

Prevalensi kelaparan dan jumlah anak-anak Indonesia yang menderita kekurangan gizi telah berkurang jika dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia Pasifik. Pasca penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tahun keempat, pemerintah Indonesia berhasil menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Namun demikian, pemerintah masih memiliki PR besar soal tingginya masalah gizi, terutama angka stunting.  Hampir satu dari tiga anak di Indonesia masih terhambat pertumbuhannya.

“Dalam pencapaian tanpa kelaparan, saya ingin menekankan pentingnya sistem pangan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan dan produktif akan menjadi tantangan nyata kami dalam waktu dekat. Dalam konteks Indonesia, sistem produksi pangan sebagian besar mengandalkan petani kecil. Meningkatkan produktivitas petani adalah salah satu kebijakan penting kami," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Arifin Rudiyanto dalam sambutannya di Forum “Tinjauan Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia” yang diadakan di Jakarta, Selasa (2/4).

Tahun lalu, konsumsi makanan per kapita di Indonesia meningkat sekitar 5 persen. Bahkan konsumsi kalori pada masyarakat berpendapatan rendah meningkat sekitar 8 persen.

Dalam kondisi ini, tingkat stunting anak di bawah lima tahun di Indonesia turun 7 persen dibanding kondisi tahun 2013 menjadi 30,8 persen tahun 2018.

Dengan pertumbuhan pendapatan 5 persen dan permintaan makanan sebesar 4 persen, Indonesia berada dalam kondisi transisi ekonomi. Perubahan ini tidak bisa dihindari karena pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup.

Tren negatif di Wilayah Asia-Pasifik

Menurut “Tinjauan Regional Asia dan Pasifik tentang Ketahanan Pangan dan Gizi" yang terbit Oktober 2018 oleh FAO, UNICEF, WFP, dan WHO,  berkurangnya jumlah orang kelaparan dan kekurangan gizi, termasuk anak-anak telah terhenti di banyak bagian.

Wilayah Asia dan Pasifik menyumbang lebih dari setengah jumlah kekurangan gizi dunia pada tahun 2017 sebesar setengah miliar manusia (486 juta). Sementara jumlah orang yang kelaparan di dunia telah mencapai 821 juta, atau satu dari setiap sembilan orang.

Akibatnya, prevalensi kelaparan di seluruh dunia telah kembali ke tingkat yang sama dengan satu dekade lalu.

Sekitar 79 juta anak di bawah usia lima tahun di Asia dan Pasifik menderita stunting dan 34 juta anak kekurangan berat badan, 12 juta di antaranya menderita kekurangan gizi akut dengan peningkatan risiko kematian secara drastis.

Laporan ini juga menyoroti kenyataan yang hampir paradoksal dari peningkatan obesitas anak-anak dan orang dewasa di kawasan tersebut yang kini memiliki prevalensi obesitas anak yang tercepat  di dunia.

Diperkirakan, 14,5 juta anak balita kelebihan berat badan dan hampir semua anak di kawasan ini semakin terpapar makanan olahan yang tidak sehat dan tinggi garam, gula, dan lemak tetapi miskin gizi penting.

“Kita memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk secara dramatis mengubah stagnasi saat ini dalam pengurangan kelaparan, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi di kawasan Asia Pasifik dengan membangun pencapaian saat ini,” kata Koordinator Residen PBB, Anita Nirody

Melihat ke depan

Pemerintah Indonesia bersama lembaga PBB di Indonesia menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai target SDG2  dalam mengakhiri semua bentuk kekurangan gizi dan mencapai nol kelaparan pada tahun 2030.

Agar hal itu tercapai, pemerintah dan Lembaga PBB di Indonesia pun bakal memperluas cakupan program manajemen gizi buruk terintegrasi secara nasional, sebuah intervensi yang terbukti menyelamatkan jiwa  (UNICEF), penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mengatasi beban ganda gizi buruk pada anak usia sekolah (WFP).
Kemudian penguatan kapasitas nasional dalam aspek keamanan pangan, dan pengembangan lintas sektoral terhadap kebijakan dan tata kelola sistem pangan (FAO), serta peningkatan berkelanjutan pemberian label gizi (WHO).
Editor: Diki Trianto

Kolom Komentar


loading