Sistem Penagihan "Debt Collector" BPJS Kesehatan Kurang Manusiawi

Andy William Sinaga/Net

Sistem penagihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menggunakan "debt collector" adalah langkah kurang manusiawi.

Demikian ditegaskan Ketua Departemen Lobby dan Humas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Andy William Sinaga yang juga Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/10).

"Hak jaminan sosial adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara, dan negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Andy William.

Menurutnya, BPJS Kesehatan seharusnya menggunakan cara-cara elegan untuk menagih tunggakan.

Misalnya, bekerja sama dengan pengurus RT dan RW di setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia untuk mengingatkan setiap warga yang menunggak, dengan cara memberikan penyadaran atau sosialisasi.

"Permasalahannya terletak pada kesadaran dan pemahaman yang masih kurang tentang BPJS, khususnya kesehatan. Selain itu bisa saja dengan membatasi pelayanan umum seperti pengurusan STNK, paspor, akte lahir/nikah dan lain sebagainya," ujar Andy William.

"Perlu dicari cara yang manusiawi untuk menghimbau masyarakat untuk membayar iuran jaminan sosial khususnya BPJS Kesehatan," tutupnya menambahkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf sebelumnya mengatakan, terkait banyaknya peserta BPJS yang masih menunggak pembayaran premi, BPJS Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi bahkan penagihan langsung kepada 15 juta peserta.

Penagihan tersebut kan dilakukan melalui para relawan yang menjadi kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sampai Juni 2019 lalu, terhitung jumlah kader relawan ini hingga mencapai 3.288 orang.

Sistem kerja para relawan dilakukan dengan menggunakan tele-collecting, menelpon hingga SMS ke para peserta yang menunggak. Bahkan, mereka juga berencana melakukan penagihan secara langsung atau door to door. Cara kerjanya bisa dibilang mirip dengan debt collector atau para penagih utang.

Iqbal menjelaskan, walaupun kader JKN melakukan penagihan layaknya seorang "debt collector", namun relawan ini tidak diperkenankan meminta uang secara langsung, peserta akan diarahkan ke tempat pembayaran resmi.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Sumbang 1.262 Pasien Corona, Hanya 17 Yang Alami Gejala Klinis Di Sekolah Perwira TNI AD
Kesehatan

Sumbang 1.262 Pasien Corona,..

09 Juli 2020 17:31
Kasus Positif Terbanyak 9 Juli Dari Klaster Pusat Pendidikan Secapa TNI AD
Kesehatan

Kasus Positif Terbanyak 9 Ju..

09 Juli 2020 16:48
Meroket, Hari Ini Positif Corona Bertambah 2.657 Orang, Yang Sembuh Juga Banyak
Kesehatan

Meroket, Hari Ini Positif Co..

09 Juli 2020 16:18
Gara-gara Tulang Ikan, Warga Malaysia Ini Harus Bayar Rp 28 Juta Untuk Pengobatannya
Kesehatan

Gara-gara Tulang Ikan, Warga..

09 Juli 2020 15:17
Tembus Seribu, Pasien Positif Covid-19 Yang Masih Dirawat Di RSD Wisma Atlet
Kesehatan

Tembus Seribu, Pasien Positi..

09 Juli 2020 11:42
Melihat Data, Kasus Corona Di Indonesia Masih Akan Terus Naik
Kesehatan

Melihat Data, Kasus Corona D..

09 Juli 2020 11:34
Ilmuan Inggris Peringatkan Adanya Potensi Kerusakan Otak Pada Pasien Covid-19
Kesehatan

Ilmuan Inggris Peringatkan A..

09 Juli 2020 11:18
Kasus Covid-19 Jakarta Nambah 345 Orang, 50-an Baru Pulang Dari Luar Negeri
Kesehatan

Kasus Covid-19 Jakarta Namba..

08 Juli 2020 17:12