Punya Sebutan Baru 'BPJamsostek', Jaminan Ketenagakerjaan Ini Perpanjang Hak Tuntut Jadi 5 Tahun

BPJamsostek/Net

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki sebutan BP Jamssostek. Penyebutan nama itu untuk memudahkan pengenalan perusahaan.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja mengatakan penyebutan nama tersebut sudah sejak akhir Nopember 2019 lalu.

"BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan nama panggilan atau call name menjadi BP Jamssostek sejak akhir November 2019," jelasnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/2).

Menurutnya, nama sebutan baru tersebut dimaksud untuk mempermudah pengenalan institusi dan program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memang melayani dua fasilitas, yaitu Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Perubahan nama panggilan menjadi BP Jamssostek tersebut tidak mengubah nilai yang ada di dalamnya, baik besarnya iuran, jumlah penjaminan, dan serta manfaat-manfaat lainnnya.

Untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan atau BP Jamsostek khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pada 29 November 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 82/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 44/2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Dikutip dari laman Setkab, dalam PP ini terdapat perubahan Pasal 25 khususnya Pasal 2 ayat (2) yang ditambahkan 2 (dua) angka, yaitu angka 13 dan 24 yang berbunyi:

1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja);

2. Manfaat JKK sebagaimana dimaksud (sebelumnya 12 angka), dalam PP ini ditambahkan angka 13 dan 14, yaitu: 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

“Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis,” bunyi Pasal 26 PP ini.

Sebelumnya dalam PP 44/2015, hak menuntut itu gugur apabila telah lewat waktu dua tahun.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Studi JAMA Cardiology Sebut 78 Persen Pasien Covid-19 Yang Telah Pulih Berpotensi Mengalami Kerusakan Jantung
Kesehatan

Studi JAMA Cardiology Sebut ..

10 Agustus 2020 16:36
Hati-hati, Cegukan Terus Menerus Bisa Jadi Gejala Covid-19
Kesehatan

Hati-hati, Cegukan Terus Men..

10 Agustus 2020 08:16
Tangsel Perpanjang PSBB Sampai 23 Agustus, Ini Alasannya
Kesehatan

Tangsel Perpanjang PSBB Samp..

10 Agustus 2020 05:36
Sosialisasi Protokol Kesehatan Gencar Dilakukan Di Paloh
Kesehatan

Sosialisasi Protokol Kesehat..

10 Agustus 2020 03:24
Bertambah 1.893 Orang, Positif Virus Corona Nasional Di Angka 125.396 Kasus
Kesehatan

Bertambah 1.893 Orang, Posit..

09 Agustus 2020 16:16
Para Ahli Kesehatan Dunia: Jangan Berekspektasi Terlalu Tinggi Pada Vaksin Covid-19
Kesehatan

Para Ahli Kesehatan Dunia: J..

09 Agustus 2020 10:46
Tambahan Kasus Positif Corona 8 Agustus Kembali Tembus 2 Ribu, Total Sekarang 123.503 Kasus
Kesehatan

Tambahan Kasus Positif Coron..

08 Agustus 2020 16:19
Doni Monardo Mandatkan GA Covid-19 Sebagai Relawan Pos Corona
Kesehatan

Doni Monardo Mandatkan GA Co..

08 Agustus 2020 02:20