Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Istana Hormati Keputusan MA Yang Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Selasa, 10 Maret 2020, 10:32 WIB
Istana Hormati Keputusan MA Yang Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono/Net
rmol news logo Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ditanggapi pemerintah dengan bijak.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Pembatalan kenaikan tersebut tidak berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Istana, diwakili oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono memastikan pemerintah akan mengupayakan agar pelayanan BPJS Kesehatan tetap baik.

"Menghormati keputusan MA. Akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut sebelum mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya," kata Dini kepada wartawan, di Istana, Selasa (10/3).

Pelayanan BPJS Keseharan yang baik tetap menjadi fokus pemerintah. Masyarakat diharap tidak perlu merasa khawatir.

"Intinya, apa pun langkah/respons pemerintah nantinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat pengguna BPJS akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah," tutur Dini.

MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA itu sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu lalu kemudian menggugat ke MA dan minta kenaikan itu dibatalkan. MA mengabulkan permohonan mereka.

"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/3). rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA