Antisipasi Lonjakan Pasien, Gugus Tugas Covid-19 Sumut Siapkan 484 Ruang Isolasi Tambahan

Salah satu langkah yang dilakukan Gugus Tugas, kata Riadil, ialah menyiapkan Rumah Sakit (RS) Rujukan untuk evakuasi. Di antaranya RS GL Tobing Tanjung Morawa sebanyak 49 ruang atau kamar isolasi, RS Martha Friska 230 kamar, RS Sari Mutiara 25 kamar untuk ODP, Wisma Atlet 99 kamar yang akan difungsikan dua atau tiga hari ke depan, dan pusat pendidikan latihan BPSDM Sumut 81 kamar.

“Sehingga persis sampai hari ini, kita sudah mempersiapkan 484 kamar atau ruang isolasi, di luar 206 RS di Sumut yang sudah jadi rujukan penanganan Covid-19, baik PDP maupun ODP. Apabila terjadi peningkatan, cadangan akan terus kita siapkan sampai 1.000,” jelas Riadil, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Berikutnya, persiapan tenaga medis juga dilakukan. Bekerja sama dengan institusi kesehatan, Gugus Tugas menyiapkan tenaga medis dan paramedis untuk RS rujukan. Jika selama ini hanya dokter spesialis paru yang memahami penanganan Covid-19, maka tenaga medis lainnya juga akan dilatih untuk mengetahui penanganan pasien Covid-19.

Usaha-usaha percepatan lainnya adalah mendatangkan Alat Pelindung Diri (APD). Riadil menyebutkan akan didatangkan sekitar 7.000 Distribusi APD itu berasal dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah tiba di Sumut sebanyak 350 dus.

“Selanjutnya akan datang bantuan dari Presiden 2.000 pack. Bantuan BNPB sebanyak 500, bantuan tugas dari Gugus Tugas Covid-19 juga akan didistribusikan sebanyak 4.000 APD. Lebih kurang akan kita terima totalnya 7.000,” kata Riadil yang juga menyebutkan tidak hanya APD, Sumut juga akan menerima bantuan 3.600 alat rapid test dari Presiden.

Terkait Update Covid-19 saat ini di Sumut, disebutkan Riadil, yakni PDP berjumlah 53, pasien yang sudah negatif sebanyak 8 orang, pasien yang positif sebanyak 8 orang, dan ODP yang melapor sebanyak 1.391 orang.

Di akhir konferensi pers, Riadil kembali mengingatkan beberapa imbauan dari Gubernur dan Pemerintah Pusat, di antaranya menutup sementara aktivitas industri pariwisata. Bagi Bupati/Walikota diminta untuk tidak melakukan perjalanan dinas dan mengawasi masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.