Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah mengonsumsi hidroksiklorokuin untuk mencegah penularan Covid-19.
Padahal, sebuah studi yang dirilis di The Lancet mengumukakan bahwa pasien Covid-19 yang mendapatkan obat anti malaria tersebut mengalami detak jantung yang tidak teratur sehingga meningkatkan angka kematian.
Menindaklanjuti hal tersebut, WHO mengaku akan melakukan intervensi dan memita waktu untuk melakukan uji coba di negara negara yang tergabung dalam "Solidarity Trial".
"Keputusan akhir tentang bahaya, manfaat atau kurangnya manfaat hidroksiklorokuin akan dibuat setelah bukti telah ditinjau oleh Dewan Pemantau Keamanan Data," ujar WHO dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (26/5).
"Diharapkan pada pertengahan Juni," tambahnya seperti dilansir
CNA.
WHO menjelaskan, ribuan pasien di 17 negara yang tergabung dalam Solidarity Trial tengah memulai penggunaan hidroksiklorokuine dan akan menyelesaikan pengobatannya.
Selain hidroksiklorokuine, beberapa obat yang dievaluasi oleh WHO di antaranya adalah Remdesivir dari Gilead Science dan KaIV/Aluvia dari AbbVie.
Seca terpisah, perusahaan pembuat obat di Swiss, Novartis juga melakukan uji coba hidroksiklorokuin, termasuk 440 pasien di AS yang dikerjasamakan dengan Sanofi. Keduanya telah berkomitmen akan menyumbang puluhan juta dosis obat yang juga digunakan dalam rheumatoid arthritis dan lupus, jika terbukti efektif dan aman untuk Covid-19.
Novartis mengatakan bahwa studi Lancet, yang mencakup 100.000 orang tersebut hanya "pengamatan" dan tidak mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara hidroksiklorokuin dan efek sampingnya.
"Kami membutuhkan uji klinis acak dan terkontrol untuk memahami dengan jelas kemanjuran dan keamanan," kata juru bicara Novartis.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru bisa memberikan hasil peninjauan mengenai penggunaan obat anti-malaria, hidroksiklorokuin, pada pertengahan Juni. Sementara para ahli mendorong agar pemerintah menunda penggunaannya pada pasien Covid-19. 
BERITA TERKAIT: