Permenkes 3/2020 Buatan Menteri Terawan Digugat Ke MA Karena Dianggap Bahayakan Pasien

Presidium Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menggugat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 3/2020 ke MA/Ist

Apoteker Indonesia melalui Presidium Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menggugat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ke Mahkamah Agung (MA) RI.

Mereka menganggap Permenkes yang diterbitkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut mengancam profesi apoteker dan keselamatan pasien. Dalam Permenkes tersebut, farmasi tak lagi dikategorikan sebagai pelayanan penunjang medik.

Padahal menurut Dewan Presidium Nasional FIB, Ismail Salim, praktik profesi apoteker di rumah sakit telah diatur pada PMK 72/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit.

"Disebutkan bahwa peran profesi apoteker di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7).

Ia berpandangan, pengelolaan sediaan farmasi hingga alat kesehatan yang tidak efisien nantinya akan merugikan rumah sakit secara ekonomi. Ketidakefisienan tersebut pun dikhawatirkan akan membahayakan pasien yang dirawat di RS.

"Munculnya PMK 3/2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pasien akibat tidak dikenalnya pelayanan kefarmasian sebagai suatu pelayanan tersendiri dan hilangnya pelayanan farmasi klinis," jelasnya.

"Peran apoteker memberikan kontribusi nyata dengan mempraktikkan ilmu farmasi klinis pada pelayanan kefarmasian tentu dipercaya mampu mencegah DRPs (Drug Related Problems/masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat)," tandasnya.

Setidaknya, ada beberapa tujuan yang disampaikan dalam pengajuan judicial review Permenkes 03/2020. Pertama, menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan profesi yang profesional dan mandiri sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit.

Kedua, berfungsinya pelayanan farmasi klinis yang menjamin tidak adanya medication error sehingga keselamatan pasien lebih terjamin dan menurunkan biaya pelayanan kesehatan.

Ketiga, adanya pengaturan jumlah SDM tenaga kefarmasian minimal yang harus disediakan oleh RS sehingga pelayanan terhadap pasien bisa paripurna.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Studi JAMA Cardiology Sebut 78 Persen Pasien Covid-19 Yang Telah Pulih Berpotensi Mengalami Kerusakan Jantung
Kesehatan

Studi JAMA Cardiology Sebut ..

10 Agustus 2020 16:36
Hati-hati, Cegukan Terus Menerus Bisa Jadi Gejala Covid-19
Kesehatan

Hati-hati, Cegukan Terus Men..

10 Agustus 2020 08:16
Tangsel Perpanjang PSBB Sampai 23 Agustus, Ini Alasannya
Kesehatan

Tangsel Perpanjang PSBB Samp..

10 Agustus 2020 05:36
Sosialisasi Protokol Kesehatan Gencar Dilakukan Di Paloh
Kesehatan

Sosialisasi Protokol Kesehat..

10 Agustus 2020 03:24
Bertambah 1.893 Orang, Positif Virus Corona Nasional Di Angka 125.396 Kasus
Kesehatan

Bertambah 1.893 Orang, Posit..

09 Agustus 2020 16:16
Para Ahli Kesehatan Dunia: Jangan Berekspektasi Terlalu Tinggi Pada Vaksin Covid-19
Kesehatan

Para Ahli Kesehatan Dunia: J..

09 Agustus 2020 10:46
Tambahan Kasus Positif Corona 8 Agustus Kembali Tembus 2 Ribu, Total Sekarang 123.503 Kasus
Kesehatan

Tambahan Kasus Positif Coron..

08 Agustus 2020 16:19
Doni Monardo Mandatkan GA Covid-19 Sebagai Relawan Pos Corona
Kesehatan

Doni Monardo Mandatkan GA Co..

08 Agustus 2020 02:20