Permenkes 3/2020 Buatan Menteri Terawan Digugat Ke MA Karena Dianggap Bahayakan Pasien

Presidium Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menggugat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 3/2020 ke MA/Ist

Apoteker Indonesia melalui Presidium Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menggugat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ke Mahkamah Agung (MA) RI.

Mereka menganggap Permenkes yang diterbitkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut mengancam profesi apoteker dan keselamatan pasien. Dalam Permenkes tersebut, farmasi tak lagi dikategorikan sebagai pelayanan penunjang medik.

Padahal menurut Dewan Presidium Nasional FIB, Ismail Salim, praktik profesi apoteker di rumah sakit telah diatur pada PMK 72/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit.

"Disebutkan bahwa peran profesi apoteker di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7).

Ia berpandangan, pengelolaan sediaan farmasi hingga alat kesehatan yang tidak efisien nantinya akan merugikan rumah sakit secara ekonomi. Ketidakefisienan tersebut pun dikhawatirkan akan membahayakan pasien yang dirawat di RS.

"Munculnya PMK 3/2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pasien akibat tidak dikenalnya pelayanan kefarmasian sebagai suatu pelayanan tersendiri dan hilangnya pelayanan farmasi klinis," jelasnya.

"Peran apoteker memberikan kontribusi nyata dengan mempraktikkan ilmu farmasi klinis pada pelayanan kefarmasian tentu dipercaya mampu mencegah DRPs (Drug Related Problems/masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat)," tandasnya.

Setidaknya, ada beberapa tujuan yang disampaikan dalam pengajuan judicial review Permenkes 03/2020. Pertama, menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan profesi yang profesional dan mandiri sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit.

Kedua, berfungsinya pelayanan farmasi klinis yang menjamin tidak adanya medication error sehingga keselamatan pasien lebih terjamin dan menurunkan biaya pelayanan kesehatan.

Ketiga, adanya pengaturan jumlah SDM tenaga kefarmasian minimal yang harus disediakan oleh RS sehingga pelayanan terhadap pasien bisa paripurna.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Jadi Penyumbang Positif Covid-19, Gubernur Se-Sumatera Diminta Serius Antisipasi Arus Balik Lebaran
Kesehatan

Jadi Penyumbang Positif Covi..

13 Mei 2021 20:39
Geser Jawa, Pulau Sumatera Paling Banyak Menyumbang Kasus Positif Covid-19
Kesehatan

Geser Jawa, Pulau Sumatera P..

13 Mei 2021 19:39
Hari Pertama Lebaran, Total Kasus Positif Capai 1.731.652 Orang
Kesehatan

Hari Pertama Lebaran, Total ..

13 Mei 2021 19:16
Klaster Keluarga Mendominasi Kasus Aktif di Kota Semarang
Kesehatan

Klaster Keluarga Mendominasi..

13 Mei 2021 16:54
Muncul Persoalan Mudik Dan Mobilitas WNA, Pakar Hukum Kesehatan Minta Jokowi Tegas Kendalikan Covid-19
Kesehatan

Muncul Persoalan Mudik Dan M..

12 Mei 2021 03:10
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Aturan Mobilitas Dan Kerumunan Selama Masa Lebaran
Kesehatan

Satgas Covid-19 Minta Pemda ..

12 Mei 2021 00:55
Mutasi Virus Covid Mengintai Anak Dan Remaja Di Dunia, IDAI Sangsi Pemerintah Mampu Buka Sekolah Yang Aman Covid-19
Kesehatan

Mutasi Virus Covid Mengintai..

12 Mei 2021 00:00
IDI Minta Rumah Sakit Hingga Puskesmas Siapkan Langkah Antisipatif Lonjakan Kasus Covid-19 Paska Libur Lebaran
Kesehatan

IDI Minta Rumah Sakit Hingga..

11 Mei 2021 23:07