Melonjaknya Inveksi Virus Corona Dan Kerelaan Pemerintah Beli Vaksin Sinovac Meski Masih Diuji Coba

Beragam cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah dari Wuhan, China ini. Namun wabah tersebut tak berangsur surut, malah makin tinggi angkanya dan membuat pemerintah pusing.

Penyakit yang secara tiba-tiba mewabah di 513 negara ini masih menjangkiti Indonesia hingga angka kasus positif mencapai 104.432 hingga Rabu hari ini (29/7).

Laju penyebaran Covid-19 seolah tak mau berhenti hingga terus menelan korban jiwa. Setidaknya, total kasus positif di Indonesia yang sudah dicatat setiap harinya rata-rata ada seribu lebih kasus baru. Bahkan hari ini mencapai rekor tertinggi sebanyak 2.381 orang.

Tapi tidak bisa dinafikan pula dengan penangan pasien yang terinfeksi dan sudah berhasil disembuhkan oleh para petugas medis, kini sudah mencapai 59,5 persen dari total kasus positif atau sekitar 62.138 orang dinyatakan sembuh corona.

Di sisi lain, keprihatinan muncul dari kasus meninggal akibat Covid-19 yang jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 4.975 jiwa atau sebesar 4,8 persen dari total kasus positif yang ada hingga hari ini.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo pun meneken dan mengeluarkan satu Peraturan Presiden (Perpres) untuk merombak habis cara penanganan virus berkode SARS-CoV-2 yang mewabah.

Perpres tersebut diberi nomor 82/2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kenapa ada soal pemulihan ekonomi nasional? Karena corona ini telah memberi dampak yang cukup signifikan ke perekonomian RI.

Meski belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau pun Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden Jokowi telah men-declare kemungkinan laju pertumbuhan ekonomi domestik yang kemungkinan bakal ambrol ke minus 4,3 persen hingga ke minus 5 persen, dengan kata lain terancam krisis.

Tapi, dalam konteks penanganan multidimensi lewat komite kebijakan, pemerintah memastikan akan mendahulukan penangan pandemik Covid-19 dengan mempercepat produksi vaksin.

Baru-baru ini, pemerintah telah menerima ajakan salah satu korporasi China untuk melalukan uji coba tahap ketiga vaksin corona bernama Sinovac, yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Biofarma bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Belakangan muncul pertanyaan dari banyak kalangan pakar mengenai kesan pemerintah yang buru-buru untuk memproduksi vaksin Sinovac dengan target selesai uji coba fase ketiganya akhir tahun 2020 ini, dan bisa diproduksi mulai awal tahun 2021.

Salah satu wacana yang muncul di tengah-tengah masyarakat ialah, apakah Indonesia hanya dijadikan kelinci percobaan oleh perusahaan pemproduksi vaksin asal China tersebut?

Wacana ini kemudian dibantah Kepala Divisi Surveilans dan Uji Klinik Biofarma, Novilia Sjafri Bachtiar. Ia menyatakan, kerelaan Indonesia untuk menjadi tempat uji klinis tahap ketiga Sinovac tak lain untuk mempercepat proses pengembangan vaksin Covid-19.

"Kenapa sih harus uji klinis di Indonesia, kenapa kita dijadikan kelinci percobaan? Padahal sebenarnya mempercepat proses kita terhadap pengembangan vaksin tersebut," kata Novilia dalam acara diskusi virtual bertajuk 'Inovasi Indonesia dalam Menghadapi Pandemi', Rabu (29/7).

Bahkan, Bio Farma menyebut telah membeli vaksin tersebut guna memastikan apakah Sinovac aman dipergunakan kepada masyarakat Indonesia.

"Jadi kita mesti yakin apakah benar vaksin yang kita beli ini benar-benar aman diberikan kepada orang Indonesia," kata Novilia.

Bayangkan, begitu relanya Indonesia dijadikan tempat uji klinis vaksin corona dari perusahaan China, tapi dengan harus merogoh kocek kas negara, lebih tepatnya melalui BUMN (PT Biofarma).

Pertanyaan serupa pun muncul dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, yang merasa aneh dengan kerelaan pemerintah membeli vaksin yang secara klinis dan akademis belum selesai dikaji.

"Sebagai peneliti timbul pertanyaan dari saya. Pertama, kenapa Bio Farma beli vaksin yang masih dalam uji coba? Kedua, kenapa bukan berbasis kerja sama, karena bio Farma merupakan salah satu produsen vaksin terbaik di dunia? Ketiga, kalau percepatan baiknya pemilik vaksin yang kerjakan," kata Said Didu.