Tenaga Kesahatan Hingga TNI-Polri Lebih Dulu Disuntik Vaksin, Ketua KPCPEN: Kami Mohon Kesabaran Warga

Keputusan tersebut membuat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, memohonan kepada masyarakat untuk bersabar agar bisa mendapat giliran vaksinasi.

"Kami memohon kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas," ujar Airlangga dalam siaran pers yang dibagikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/12).

Ketetapan vaskinasi kepada garda terdepan Covid-19 tersebut, diungkapkan Airlangga, telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya.

Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia. Yakni, vaksin program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta vaksin mandiri atau berbayar sebanyak 75 juta dosis.

"Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit (penyakit bawaan) dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis," kata Airlangga.

Sedangkan untuk vaksin berbayar, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya. Di mana, perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPJS KetenagaKerjaan.

Namun begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menyebutkan, pengadaan vaksin tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan jangka waktu akhir 2020, di awal 2021 sampai dengan 2022.

Oleh karena itu dia meminta kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan displin protokol kesehatan hingga waktu vaksinasi tiba gilirannya.

"Kami meminta masyarakat tetap menerapkan  3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak.” demikian Airlangga Hartarto.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya.

Melalui intensitas pembicaraan dengan Sinovac, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan tersebut.