Hal itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCEN), Airlangga Hartarto, dalam
video conference yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).
"(Soal) vaksinasi, pemerintah akan lakukan secara bertahap. Dan tentu yang pemerintah lakukan akses terhadap vaksin itu bisa diperoleh," ujar Airlangga.
Pada implementasinya, dijelaskan Airlangga, vaksin Sinovac dalam bentuk jadi yang sudah sampai di Indonesia mencapai 3 juta dosis. Ke depannya, pemerintah akan menerima kembali 15 juta vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku untuk diolah oleh Bio Farma.
"Sehingga, jumlah ini menjadi pokok untuk melakukan vaksinasi awal," sambungnya.
Selain itu, Airlangga juga menerangkan soal izin darurat
(Emergency Use Authorization/EUA) penggunaan vaksin Sinovac, yang dimungkinkan pada awal tahun 2021 akan diberikan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).
Kata Airlangga, untuk mempercepat proses pemberian
EUA, BPOM telah berkoordinasi dengan lembaga serupa di negara Turki yang sudah lebih dulu mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac.
"Turki, kita tau bahwa dia negara yang juga sebagian penduduknya adalah Islam. Dan mereka
scientific culturenya sangat kuat, sehingga dengan adanya
emergency use authorization mereka bersedia untuk komunikasi dan sudah komunikasi dengan Badan POM
"Dengan itu, dan data dari Bandung itu sendiri yang satu dua hari ini akan selesai, serta
sharing data dengan Brazil. Jadi dengan
sharing data ini diharapkan
emergency use authorization ini bisa diterbitkan," demikian Airangga Hartarto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: