"Yang disampaikan Menkes ini fakta, memang ada kesalahan sejak awal. Kalau kita sudah 10 bulan, berarti kurang lebih minimal 8 bulan telah ada kesalahan di dalam melakukan
testing dan
tracing," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia,
Kompas TV, Senin malam (25/1).
"Kalau
testing dan
tracing salah, berarti pemetaannya juga pasti akan salah," imbuhnya.
Politisi PAN ini juga menyebut, apa yang telah disampaikan Menkes sangat masuk akal. Karena itu, ia juga meminta evaluasi penanganan Covid-19 dengan mendengarkan masukan dari para epidemiolog.
"Kita meminta pandangan daripada epidemiolog terkait dengan ini karena itu tugas dari Menkes sendiri. Karena beliau yang mengkritik," demikian Saleh Daulay.
Menkes Budi Gunadi sebelumnya mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari data Kemenkes, kata dia, total jumlah puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Namun hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan di mana sarana dan prasarana kesehatan ternyata tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi massal.
Ia pun mengaku akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data vaksinasi nasional mengingat data KPU yang belum lama ini menggelar Pilkada 2020 dianggap masih aktual.
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling
current. Ambil data KPU
base-nya untuk masyarakat," jelas Budi Gunadi beberapa waktu lalu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: