Turunkan Angka Stunting, BKKBN Buat Program Wajib Lapor Bagi Calon Pengantin

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, stunting harus ditangani dengan mengubah hal yang paling mendasar, yaitu reformasi di tingkat pelayanan kesehatan reproduksi.

Karena menurutnya, stunting ibarat produk yang dihasilkan dari kehamilan. Sehingga, ibu hamil yang menghasilkan bayi harus dipastikan kesehatannya.

"Kita tau sekarang ini sudah 23 persen prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6 persen," ujar Hasto dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

"Artinya, dari angka itu hampir 23 persen sudah given, lahirnya sudah tidak sesuai standar,” sambungnya.

Karena itu, Hasto memastikan BKKBN akan membuat program wajib lapor bagi calon pengantin dalam kurun waktu tiga bulan sebelum menikah.

Program ini, dijelaksan Hasto adalah untuk memastikan kesehatan calon pengantin lewat sejumlah pemeriksaan kesehatan. Misalnya, pemeriksaan hemoglobin (hb).

"Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil. Makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," paparnya.

Dalam catatan BKKBN, hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan. Karena itu Hasto mengibaratkan orang hamil sebagai pabrik pembuat bayi.

Dari pengibaratan itu, Hasto menganggap penting proses perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil, agar bayi yang dilahirkan bisa berkualitas.

"Logikanya begitu kalau kita ingin membikin bayi bagus, siapa yang akan membikin bayi ini harus bagus juga. Makanya harus dikawal dengan tertib dan disiplin," tuturnya.

Maka dari itu, Hasto menilai strategi yang disusunnya ini sebagai satu upaya reformasi sistem layanan di tingkat bawah dengan membangun sistem baru.

"Saya kira ini salah satu tugas (BKKBN) dari Presiden. Ini juga bagian dari janji Presiden bahwa 14 persen penurunan stunting, juga janji lain berupa reformasi sistem kesehatan," demikian Hasto Wardoyo.