Satgas Yang Terstruktur Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Perpanjangan PPKM mikro tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 5/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi itu, PPKM mikro diperluas ke provinsi di luar Jawa-Bali, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meyakinkan kebijakan ini efektif mengendalikan sebaran virus.

"Kalau ada yang meragukan PPKM mikro, silakan amati terus hasil PPKM mikro sejak awal sampai dengan nanti," kata Wiku kepada wartawan, Senin (8/3).

Wiku menjelaskan, kunci sukses PPKM mikro adalah adanya satgas yang terstruktur dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai kelurahan atau desa.

“Demikian pula posko yang ada di semua tingkatan itu,” katanya.

Wiku mengatakan, Satgas beranggotakan aparat sipil, unsur TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.

“Semua bekerja untuk empat fungsi, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, pendukung. Semuanya terkendali dan termonitor, sehingga efektif," ujarnya.

Wiku mengatakan sampai PPKM tahap ke-3 yang berlaku di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup berperan besar menekan penurunan kasus.

“Bahkan kasus di Jawa Timur sudah terjadi penurunan sejak PPKM tahap kedua,” katanya.

PPKM berbasis mikro diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker. Wiku menilai meningkatnya penggunaan masker saat PPKM mikro karena pengawasan dilakukan di wilayah yang lebih sempit, sehingga proses pengawasan lebih ketat.

Hingga akhir Februari 2020, kata Wiku, sebanyak 22.832 posko Covid-19 terbentuk di 30 provinsi. Kegiatan paling banyak di posko Covid-19 selama PPKM mikro adalah edukasi dan sosialisasi menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.