Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Kepala BKKBN Minta Masukan Gubernur Jatim Untuk Menurunkan Stunting

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Sabtu, 13 Maret 2021, 12:58 WIB
Kepala BKKBN Minta Masukan Gubernur Jatim Untuk Menurunkan Stunting
Audiensi Kepala BKKBN Hasto Wardoy dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa/Net
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerjanya ke Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam (11/3).

Ada beberapa hal yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Pertama, terkait penunjukan BKKBN menjadi koordinator penanganan stunting di Indonesia, Hasto meminta masukan dari Gubernur Khofifah bagaimana strategi yang tepat untuk penanganan stunting di Jatim.

Hasto menjelaskan bahwa angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) turut mempengaruhi tinggi rendahnya stunting.

Dari data yang ada secara nasional, angka stunting saat ini adalah 26.9 persen dan harus diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Bila dilihat dari jumlah balita secara nasional maka ada 7 juta lebih balita mengalami stunting.

Oleh karenanya, BKKBN berusaha keras untuk menekan bayi yang lahir dengan tinggi kurang dari standar. Dari target 14 persen di tahun 2024, maka di tahun 2024 tidak boleh ada balita yang mengalami stunting sebanyak 3.6 juta balita.

"Untuk stunting ini, kami mohon arahan. Kami berharap Jatim bisa menjadi contoh, sebab di Indonesia belum ada contoh daerah dengan penurunan stunting sangat cepat, dan semoga Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh model provinsi dengan penurunan stunting tercepat," tutur Hasto dalam keterangannya, Sabtu (13/3).

Sementara itu, menurut Gubernur Khofifah, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar hanya ada satu sumber sehingga bisa dijadikan dasar intervensi di kabupaten/kota.

"Sumber data dari satu sumber supaya bupati atau walikota tahu dalam mengukur stunting. Tugas pemerintah kabupaten memetakan dan melakukan intervensi di Posyandu. Bulan timbang menimbang semua balita, itu bisa dijadikan data langsung di Posyandu," terangnya.
 
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menuturkan daerah yang bisa dijadikan percontohan dalam penurunan AKI.

"Untuk penurunan AKI, Surabaya berhasil melakukan; dimana awalnya Surabaya merupakan daerah nomor 2 tertinggi AKI di Jatim dan menjadi nomor 5 dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Airlangga. Oleh karenanya, Jember kami sarankan untuk bisa melakukan hal serupa melalui bekerjasama dengan UNEJ untuk menurunkan AKI, AKB dan stunting," jelasnya.
 
Selain itu, guna mencegah anemia yang tentunya berdampak pada stunting, Jatim memiliki program untuk memanfaatkan lahan di rumah maupun hidroponik, sebagai sarana untuk menanam sayuran guna mencukupi kebutuhan keluarga. Serta edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.

Terkait dengan upaya penurunan stunting, hasil pendataan keluarga (PK) tahun 2021 memiliki peranan yang sangat signifikan.

"PK harus mempunyai data dengan satu sumber yang akurat. Dalam pelaksanaannya, bisa bekerjasama dengan stakeholder yang ada," pesan Gubernur Khofifah.

"Oleh karenanya, mari bersama sukseskan PK 2021 yang akan dimulai pada 1 April 2021. Pendataan, awal perencanaan keluarga!" ucapnya menambahkan.

ARTIKEL LAINNYA