Sebabnya, vaksin dendritik untuk membuat kekebalan penularan virus Covid-19 masih belum terlihat kualitas atau mutu keamanannya, di uji klinis fase pertama, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).
Gurubesar Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, Zubairi Djoerban juga sependapat dengan hasil laporan BPOM setelah melakukan pengawalan Vaksin Nusantara sejak uji praklinis.
"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu," ujar sosok yang kerap isapa Prof. Beri ini dalam akun Twitternya, Rabu (14/4).
Salah satu contoh kesan memaksa dari pengembang Vaksin Nusantara ini, disebutkan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI itu, adalah dengan melihat dari sukarelawan penerima vaksin uji klinis fase kedua yang dimulai hari ini.
"Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tegasnya.
Maka dari itu, secara pribadi Zubairi Djoerban mengaku kesulitan meyakini diri untuk percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan.
"BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," paparnya.
"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain
evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," tambahnya.
Di akhir kicauannya, penemu virus HIV Aids di Indonesia ini berharap hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dianggap memaksakan kehendak untuk masuk ke tahapan uji klinis fase kedua. 
