Vaksin Nusantara Bukan Program Dari TNI

Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono saat konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur/Ist

Program vaksin Nusantara bukan program dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono saat konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).

Namun demikian, kata Achmad Riad, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan Covid-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Riad menjelaskan bahwa terkait berbagai bentuk inovasi tersebut, ada tiga kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM yang harus dipenuhi yaitu keamanan, etifikasi dan kelayakannya.

Selain itu juga perlu pengurusan perizinan kerjasama antara TNI dengan berbagai pihak dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti.

“Mekanisme kerjasama akan diatur sebagai dasar hukum atau legal standing dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok satuan,” ujar Riad.

Lanjutnya, bahwa TNI telah berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki baik personel TNI maupun alutsista dan prasarana lainnya seperti pemanfaatan Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia, sebagai vaksinator dan tracer.

Pada kesempatan yang sama, Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono, menyampaikan bahwa TNI dalam inovasi vaksin betul-betul memberikan dukungan dan tentunya harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan yang baik dan tahapan-tahapan dari suatu inovasi termasuk dalam tahapan penelitian.

“Kesehatan TNI mempunyai aturan dalam hal kerjasama antara lingkup nasional maupun internasional dan ini sudah tertuang di suatu keputusan Panglima TNI,” ujarnya.

“Kerjasama bisa dilakukan sesuai dengan fase-fase dari suatu penelitian, kalau kita lihat penelitian ini terutama dalam uji klinis ada beberapa fase mulai dari fase 1, 2, 3 dan 4. Di mana fase-fase tertentu bisa dilakukan dengan suatu multi center study,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Jadi Penyumbang Positif Covid-19, Gubernur Se-Sumatera Diminta Serius Antisipasi Arus Balik Lebaran
Kesehatan

Jadi Penyumbang Positif Covi..

13 Mei 2021 20:39
Geser Jawa, Pulau Sumatera Paling Banyak Menyumbang Kasus Positif Covid-19
Kesehatan

Geser Jawa, Pulau Sumatera P..

13 Mei 2021 19:39
Hari Pertama Lebaran, Total Kasus Positif Capai 1.731.652 Orang
Kesehatan

Hari Pertama Lebaran, Total ..

13 Mei 2021 19:16
Klaster Keluarga Mendominasi Kasus Aktif di Kota Semarang
Kesehatan

Klaster Keluarga Mendominasi..

13 Mei 2021 16:54
Muncul Persoalan Mudik Dan Mobilitas WNA, Pakar Hukum Kesehatan Minta Jokowi Tegas Kendalikan Covid-19
Kesehatan

Muncul Persoalan Mudik Dan M..

12 Mei 2021 03:10
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Aturan Mobilitas Dan Kerumunan Selama Masa Lebaran
Kesehatan

Satgas Covid-19 Minta Pemda ..

12 Mei 2021 00:55
Mutasi Virus Covid Mengintai Anak Dan Remaja Di Dunia, IDAI Sangsi Pemerintah Mampu Buka Sekolah Yang Aman Covid-19
Kesehatan

Mutasi Virus Covid Mengintai..

12 Mei 2021 00:00
IDI Minta Rumah Sakit Hingga Puskesmas Siapkan Langkah Antisipatif Lonjakan Kasus Covid-19 Paska Libur Lebaran
Kesehatan

IDI Minta Rumah Sakit Hingga..

11 Mei 2021 23:07