Satgas Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penggunaan Antigen Bekas Dan Mafia Karantina

Jurubicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Net

Sejumlah kasus hukum terkait dengan penanganan Covid-19 tengah diusut Kepolisian. Di antaranya, kasus penggunaan alat Rapid Test Antigen bekas dan mafia karantina.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mendukung upaya Kepolisian mengusut dua kasus tersebut, dan sekaligus memintanya untuk diselesaikan hingga tuntas.

Hal itu disampaikan Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).

"Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para petugas di lapangan, agar tidak bermain-main dengan nyawa manusia," ujar Wiku.

Untuk kasus penggunaan alat Rapid Test Antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara, Wiku memperingatkan para penyedia layanan tes antigen Covid-19 agar tidak bermain-main dengan hasil tes.

Katanya, para pihak penyedia layanan antigen diminta melakukan testing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

"Apabila ada yang berani melakukan hal serupa, Satgas memastikan akan ada konsekuensi tindakan tegas dari aparat kepolisian bagi para pelakunya," tegasnya.

Sedangan, terkait temuan kasus mafia karantina Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten baru-baru ini, Wiku menyatakan bahwa Satgas tidak pernah menolerir perbuatan yang dapat membahayakan orang banyak.


Pasalnya, perbuatan yang dilakukan para oknum petugas karantina di pintu masuk kedatangan seperti Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk keuntungan pribadi.

Untuk itu Satgas sangat mendukung upaya kepolisian menindak tegas oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam konteks kasus ini, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sudah menerbitkan instruksi kepada seluruh kepala kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia, terkait peningkatan pengawasan para pelaku perjalanan dari India.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah melarang masuknya Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir.

"Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini. Bagi WNI yang tiba dari India, saya meminta mengikuti seluruh tahapan skrining yang sudah ditentukan, yaitu membawa hasil tes negatif PCR, menjalani tes PCR setiba di Indonesia, karantina 14 hari dan melakukan tes PCR paska karantina," pesan Wiku.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Penyuntikkan 448.480 Dosis Vaksin AstraZeneca Dihentikan Kemenkes
Kesehatan

Penyuntikkan 448.480 Dosis V..

17 Mei 2021 02:36
Kimia Farma: Kami Tidak  Memberikan Toleransi Terhadap Tindakan Yang Tidak Sesuai 'Akhlak'!
Kesehatan

Kimia Farma: Kami Tidak Mem..

16 Mei 2021 23:21
Kerja Sama TNI-Polri, Pemkot Jaksel Gelar Tes Swab Untuk Pemudik Dari Kampung
Kesehatan

Kerja Sama TNI-Polri, Pemkot..

16 Mei 2021 20:35
Tingkat Kesembuhan Lebih Tinggi Dari Positif Covid-19, Kasus Aktif Tinggal 90.800 Orang
Kesehatan

Tingkat Kesembuhan Lebih Tin..

16 Mei 2021 16:35
Kepala Puskesmas Bobotsari Purbalingga Meninggal Akibat Covid-19
Kesehatan

Kepala Puskesmas Bobotsari P..

16 Mei 2021 15:49
Kasus Positif Covid-19 Di DKI Bertambah 227, Kasus Aktif Berkurang 364
Kesehatan

Kasus Positif Covid-19 Di DK..

15 Mei 2021 23:41
Jelang Pembukaan Sekolah, Anthony Fauci: Siswa Yang Belum Divaksin Harus Tetap Gunakan Masker Di Dalam Kelas
Kesehatan

Jelang Pembukaan Sekolah, An..

15 Mei 2021 08:58
Ancaman Mutasi Virus Dan Tsunami Covid Di Dunia, Epidemiolog Beri Saran Pemerintah Tutup Perbatasan Hingga Tiga Bulan Ke Depan
Kesehatan

Ancaman Mutasi Virus Dan Tsu..

15 Mei 2021 03:56