Dorong Upaya Mendagri Tumpas Stunting, Legislator Nasdem: Edukasi Oleh PKK Sangat Tepat

"Saya mendukung langkah Mendagri. Yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya, sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni, dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (29/5).

Ia sepakat dengan pendapat Mendagri yang menyaatakan PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.

Selain itu, Lisda juga ingin PKK mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah, agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif.

Terlebih, lanjutnya, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III, yang pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

"Tinggal bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan karena faktor ekonomi masyarakat kita," tutupnya.

Sementara itu, Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan, pendekatan Mendagri sangat baik. Karena dia melihat pranan PKK sebagai sebuah institusi pembinaan kekeluargaan sudah tertanam lama di Indonesia.

"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tuturnya.

Jika peranan PKK berjalan efektif, dia berharap kerja yang dilakukan memiliki perubahan pendekatan. Karena menurut Meuthia Ganie, persoalan stunting disebabkan lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.

"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik lembaga swadaya masyarakat yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.