Panglima TNI Kirim Tambahan Personel Untuk Penanganan Covid-19 Di Kudus Dan Bangkalan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI bersama dengan Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan laju kasus Covid-19 di dua daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Senin (7/6).

“TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut,” ujarnya dikutip melalui website Sekretariat Kabinet.

Langkah pertama yang dilakukan TNI-Polri, dipaparkan Hadi, adalah melakukan pendampingan kepada kepala dinas kesehatan (kadinkes) kabupaten untuk memperkuat implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat desa (PPKM Mikro).

“Karena di PPKM kita bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan setelah itu kita bisa mengetahui apakah positif ataukah tidak," jelasnya.

Bahkan kata Hadi, dengan sistem pelacakan kasus positif, pemerintah atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka kematian

Untuk mendukung hal itu, Hadi bersama dengan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya menambahkan jumlah personel untuk membantu upaya tracing yang dilakukan dinkes kabupaten setempat.

“Kita kerahkan anggota TNI dan Polri di wilayah yang melaksanakan PPKM dengan penambahan personel tersebut untuk bisa melakukan kegiatan membantu kepala dinas kesehatan kabupaten,” tuturnya.

Selain itu, Hadi juga memastikan personelnya melakukan pendampingan dan perkuatan untuk pelaksanaan pemeriksaan swab PCR, dan juga melakukan pendampingan dalam penanganan Covid-19 di fasilitas layanan kesehatan dengan mengerahkan tenaga kesehatan.

"Kita harapkan PCR tetap bisa dipertahankan jumlahnya setiap hari, bahkan setiap minggu, ataupun harus juga segera ditingkatkan,” ungkapnya.

Upaya itu, lanjut Hadi, akan dilakukan bersama Polri dengan mengerahkan tenaga kesehatan dari instansi terkait di rumah sakit agar bisa melakukan pelayanan kesehatan secara efektif.

"Sehingga BOR (bed occupancy ratio) di rumah sakit itu segera bisa tertekan dan turun. Termasuk juga apakah tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit di setiap kabupaten kurang (maka) akan kita tambah," paparnya menambahkan.