Kasatgas IDI Sangsi PPKM Mikro Bisa Terlaksana Seperti Kemauan Jokowi

Begitu yang disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. Zubairi Djoerban, saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyamakan esensi PPKM Mikro dengan lockdown.

Zubairi Djoerban enggan mengomentari pernyataan Jokowi yang menyamakan esensi PPKM Mikro dengan lockdown tersebut.

Akan tetapi, ia menggarisbawahi pernyataan lain Jokowi yang mengatakan bahwa PPKM Mikro efektif untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, namun dalam implementasinya masih belum menyeluruh melainkan sporadis di beberapa tempat saja.

"Beliau kan menekankan itu, bahwa ada implementasi yang belum baik," ujar Zubairi Djoerban saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini memberikan contoh dari implementasi PPKM Mikro yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 14/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19, serta aturan turunan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait dengan pembatasan penumpang di transportasi massal sebanyak 50 persen.

"Saya berikan ilustrasi. Sore kemarin driver saya pulang (pakai KRL) dari Jakarta ke Depok, itu masih penuh. Jadi benar sebelum masuk stasiun itu diperiksa pakai masker atau tidak, kemudian beberapa orang diperiksa swab antigen. Namun tidak ada yang membatasi isi dari pada setiap gerbong KRL," beber Zubairi.

Maka dari itu, sosok yang kerap disapa Prof. Beri ini mengaku sangsi jika implementasi pengetatan PPKM Mikro masih sporadis di beberapa tempat saja, seperti yang dikatakan Jokowi.

Tetapi, apabila pelaksanaan PPKM Mikro di lapangan sesuai dengan yang dituliskan dalam sejumlah aturan, Zubairi Djoerban cukup optimis lonjakan kasus Covid-19 yang sudah tembus angka 2 juta kasus positif bisa ditekan.

"Saya setuju jika implementasi PPKM Mikro itu bagus, persis seperti yang tertulis, itu mungkin sekali kita bisa mengatasi krisis, masalah lonjakan kasus yang luar biasa di Indonesia," ungkap Zubairi Djoerban.

"Tapi kalau implementasinya seperti sekarang, ya kita bisa makin gawat," tegasnya menutup.