Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menuturkan, PPLN bisa dibilang menjadi biang kerok kasus positif mencapai dikisaran 500 kasus beberapa hari lalu.
Budi menjelaskan, tingkat penularan atau
positivity rate kasus positif yang tertular karena perjalanan di dalam negeri dan luar negeri jauh berbeda.
Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengurai,
positivity rate PPLN berada pada kisaran angka 13 persen. Semetara,
positivity rate di dalam negeri hanya 0,2 persen.
Hal ini disampaikan Budi dalam jumpa pers usai rapat terbatas (Ratas) evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/1).
"Jadi
positivity rate kedatangan dari luar negeri 65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan
positivity rate transmisi lokal," ujar Budi.
Dari catatan persentase
positivity rate tersebut, Budi menyatakan bahwa itu menunjukkan hipotesis pemerintah sudah sesuai, yaitu sebagian besar dari kasus positif yang terjadi saat ini disebabkan oleh kedatangan luar negeri.
Dia memaparkan, saat ini kasus konfirmasi varian Omicron di Indonesia telah mencapai 414 kasus yang mayoritas adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Sebagian besar dari pelaku perjalanan tersebut datang dari negara Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab.
Terkait kondisi pasien konfirmasi Omicron, Budi menyampaikan bahwa hanya dua orang pasien yang berkategori sedang atau membutuhkan perawatan dengan oksigen. Kedua pasien tersebut, masing-masing berusia 58 tahun dan 47 tahun, memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
"(Sebanyak) 114 orang atau sekitar 26 persen sudah sembuh, termasuk yang dua orang tadi yang masuk kategori sedang dan membutuhkan perawatan oksigen, sehingga mereka bisa kembali ke rumah," ucapnya.
"Jadi kesimpulannya, memang walaupun Omicron ini cepat transmisinya tapi relatif lebih ringan dari severity atau keparahannya," demikian Budi.
Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2022, dideteksi pemerintah berasal dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). 
BERITA TERKAIT: